LSKP Mempertanyakan Program Studi Banding Angota DPRD

Monday, 19 April 2010 at 9:43 pm | Posted in News | Leave a comment

Belajar Sampah, DPRD Habiskan Rp 500 Juta
http://www.tribun-timur.com. Selasa, 20 April 2010 | 02:04 WITA
Makassar, Tribun – Keberangkatan 50 anggota DPRD Kota Makassar melakukan studi banding ke Pulau Jawa terkait penanganan masalah persampahan mendapat sorotan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Makassar.

Studi banding ini disebut hanya menghabiskan anggaran.
“Studi banding dalam jumlah besar itu hanya menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk membantu masyarakat miskin di kota ini,” kata Badan Pekerja Lembaga Studi Kebijakan Publik, Salma Ruslan, Senin (19/4). Anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 500 juta.
Menurut dia, studi banding telah menjadi tradisi di kalangan anggota dewan. Apalagi daerah tujuan studi banding belum tentumemiliki model penanganan sampah yang lebih baik dibanding Makassar.
“Kalaupun harus melakukan studi banding, semestinya perwakilan saja, tidak perlu dalam jumlah yang banyak. Apalagi hasil dari studi banding yang dilaksanakan setiap tahun itu tidak terlihat hasilnya untuk melahirkan suatu kebijakan pubik yang lebih baik,” katanya di Makassar, Senin (19/4).
Anggota DPRD Makassar memang selalu melakukan studi banding dalam membuat ranperda. Tak jarang pula sorotan publik tertuju kepada mereka. Sebab, studi banding dilakukan untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dipelajari tanpa harus pergi jauh dan menghabiskan banyak anggaran.(sur)
source: http://tribun-timur.com/read/artikel/97152/Belajar-Sampah-DPRD-Habiskan-Rp-500-Juta

Advertisements

Gagas Perda Layanan Publik yang aksesable

Tuesday, 6 April 2010 at 12:52 am | Posted in News | Leave a comment

LSKP bekerjasama dengan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) akan melakukan advokasi gagasan pembuatan perda layanan publik agar perda layanan publik juga mengakomodir penyandang cacat dengan aturan pembangunan fasilitas yang aksesabel. Ini tidak hanya akan dinikmati penyandang cacat tapi pada akhirnya juga masyarakat umum, kaum manula, bayi dan lain lain

Jaringan Anggota Legislatif Perempuan

Monday, 5 April 2010 at 12:46 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment
http://www.tribun-timur.com
SENIN, 5 APRIL 2010 | 01:19 WITA

SETELAH dimulai pada tanggal 3 April, Focus Group Discussion bertema penguatan jaringan anggota legislatif perempuan, media, dan civil society organization (CSO), di Hotel Singgasana, Makassar, berakhir pada Minggu (04/4) siang.

Diskusi ini sendiri mendapat dukungan dari The Asia Foundation dan Norwegian Embassy. Pesertanya ada enam anggota legislatif dari Makassar, Parepare, Bone, Luwu, Maros dan lainnya. Ada pula para rekan-rekan media, serta lembaga swadaya masyarakat yang selama ini aktif di bidang advokasi perempuan.

Banyak hal yang kita capai pada diskusi tersebut. Apalagi para peserta aktif memberikan saran dan pokok-pokok pikiran tentang penguatan kapasitas perempuan parlemen.

Penggiat perempuan, Husaemah Husain, selaku pembicara, mengingatkan agar parlemen perempuan sadar akan fungsinya dengan cara meningkatkan potensinya. Selama ini, kata Ema, masih banyak perempuan parlemen yang tidak sadar posisinya sehingga tidak mampu menangkap isu-isu strategis yang berkaitan dengan dunia perempuan. Kalau tidak mampu menangkap isu itu, maka jangan harap juga mampu menganalias isu-isu.

Ema menyarankan, para perempuan parlemen lebih banyak belajar. Beli kerudung penting. Beli baju bagus juga penting. Tapi beli buku juga tak kalah pentingnya.
Ema juga menekankan agar perempuan parlemen akrab dengan media dan CSO karena kedua pihak ini merupakan teman yang bisa diajak bersama-sama menggalang isu-isu penting. Masalahnya, media sering enggan mengajak perempuan parlemen yang tidak mengerti isu-isu terkini. Sementara perempuan parlemen juga enggan bertemu dengan media karena ada stigma berbeda saat bertemu media. Na, daripada mempertentangkan keduanya, lebih baik mereka bersama-sama membangun kesepahaman.

Lebih penting dari itu, yakni munculnya beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh peserta sebelum diskusi itu berakhir. Ada upaya untuk berkunjung ke media untuk membangun kesepahaman itu. Ada pula rencana untuk melakukan pertemuan rutin berdasarkan isu-isu khusus yang ingin dikembangkan. Mengenai komunikasi antar peserta, muncul ide untuk mebentuk pages atau grup khusus yang bisa dipakai peserta.

Selaku penyelenggara, saya bersyukur diskusi ini berakhir dengan baik meski ini merupakan program terakhir LSKP dalam bentuk diskusi. LSKP ke depan akan melaksanakan program lain dalam bentuk berbeda. Bagaimana bentuknya, masih kami rencanakan secara internal.

http://tribun-timur.com/read/artikel/92807/Jaringan-Anggota-Legislatif-

LSKP Latih Parlemen Perempuan Tiga Kabupaten

Monday, 5 April 2010 at 12:40 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment
| Fajar Online | Fajar News | Politik |

SABTU, 20 MARET 2010 | 22:15 WITA | 1765 HITS


MAKASSAR — Sejumlah legislator perempuan dari Bulukumba, Luwu, dan Makassar mengikuti pelatihan kapasitas di Hotel Singgasana Makassar, Jumat, 19 Maret. Pelatihan yang akan berlangsung hingga Minggu, 21 Maret itu digelar Lembaga Studi Kajian Publik (LSKP) kerja sama The Asia Foundation.

Manager program LSKP Makassar, Muhammad Darwis mengungkapkan workshop ini menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya Sri Eko Wardani dan Yolanda dari Puskapol Universitas Indonesia. Sementara Andi Yudha Yunus, Tenri A Palallo, dan Marhumah menjadi fasilitator.

http://news.fajar.co.id/read/86166/41/lskp-latih-parlemen-perempuan-tiga-kabupaten

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sul-Sel Damai dan Demokratis

Tuesday, 31 July 2007 at 6:39 am | Posted in Uncategorized | 1 Comment

PASTIKAN NAMA ANDA TERDAFTAR !

 

“GERAKAN PENGECEKAN DPS DI KOTA MAKASSAR”

 

 

Penyelenggaraan Pemilihan Langsung Kepala Daerah (PILKADA) telah berlangsung selama 3 tahun sejak diimplementasikannya UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan Pilkada selama ini selalu terjebak dalam permasalahan yang sama yaitu tidak akuratnya daftar pemilih. Hal ini berdasarkan data Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) bekerja sama dengan Centre for Electoral Reform (CETRO) pada pemantauan  pada  Pilkada 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 dan pemantauan  Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2006. Dimana permasalahan dari setiap  penyelenggaraan Pilkada adalah angka pemilih yang tidak terdaftar cukup besar akibatnya  banyak rakyat yang terpaksa kehilangan hak pilihnya. Dari hasil audit pemilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006, ditemukan beberapa data sebagai berikut :

          Masyarakat tidak memiliki waktu yang luang untuk mengecek  namanya di Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena dalam regulasinya ditetapkan bahwa jadwal pengumuman DPS hanya tiga hari saja.

          Kurang tersedianya akses informasi masyarakat untuk mengecek namanya di DPS. Karena DPS hanya diumumkan di kantor lurah atau kantor desa. Itu pun didapatkan beberapa kantor lurah/kantor desa yang tidak menempel DPS karena berbagai alasan.

          Kurang aktifnya masyarakat untuk mengecek namanya di DPS yang diumumkan di kantor lurah atau kantor desa.

 

Berangkat  dari hal tersebut maka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sul-Sel Damai dan Demokratis (KONSPIRASI) mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terlibat secara sadar dalam menentukan masa depan  Sulawesi Selatan ke depan. Dengan memastikan diri terdaftar sebagai pemilih pada pelaksaanaan hari pemungutan suara ( 5 November 2007).

Untuk itu :

“Pastikan bahwa anda telah terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS)”

 

Dengan :

  • Mendatangi kantor lurah (PPS) di daerah anda masing-masing, atau..
  • Mendatangi Gardu Informasi Pengecekan DPS (GIP DPS) jaringan KONSPIRASI

          Jl. Ketapang No. 50. Kompleks Panakukang Permai V. Panakukang Makassar

          Jl. Sunu Kompleks UNHAS Blok D No.  18

          Jl. A.P.Pettarani III No. 99 Makassar

          Jl. Racing Centre / Kompleks Mustika Mulia. Blok A5 / No. 2

          Taman Sudiang Indah Blok I 7 / No. 19

Atau…

  • Menelepon Gardu Informasi Pengecekan DPS (GIP DPS) jaringan KONSPIRASI di

    0411 – 420 581

    0411 – 503 86 13

    0411 – 432 714

    0411 – 821 3920

    0411 –  550 904

      Atau…

  • Meng-sms Gardu Informasi Pengecekan DPS (GIP DPS) jaringan KONSPIRASI di

0411 – 5049 499

Ketik : cek spasi nama spasi umur spasi kelurahan spasi kecamatan

     Atau…

  • Meng-email KONSPIRASI di

cekdps@yahoo.com

            Subject : cek dps

            Content : Nama, umur, kelurahan, kecamatan

 

Jangan biarkan anda tidak menjadi bagian penentu nasib Sul-Sel pada lima tahun mendatang………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

UNTUK PILKADA SUL-SEL DAMAI DAN DEMOKRATIS

( KONSPIRASI )

 

Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)

Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI Orwil Sul-Sel

Wahana Wisata Lingkungan (WWL)

Saribattang Institute

Lembaga Studi Informasi dan Media (eLSIM)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sul-Selbara

Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEMA) Universitas Hasanuddin

Centre for Regional Economic Research (CoRNER)

Forum Mahasiswa Pasca Sarjana UNHAS (Forum Macassar)

Lembaga Kajian Demokrasi dan Otonomi (LeDO) ….

 

Lembaga atau organisasi yang akan bergabung bisa menghubungi 0411-613 48 78

DP4 VERSI PEM.PROV SUL-SEL AMBURADUL;BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN Rp. 10 MILYAR?

Tuesday, 12 June 2007 at 9:04 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Data DP4 yang telah diserahkan oleh Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan ke KPU Prov. Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Juni 2007 ternyata amburadul. Hal ini membuktikan bahwa Pem. Provinsi tidak serius dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh PP No.6 Tahun 2005, Pasal 19 ayat 2.Terdapatnya data pemilih yang belum cukup umur dalam menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Bantaeng serta berbagai kasus ketidakuratan data pemilih pada DP4 versi Pem.Prov. Sulawesi Selatan sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi dan PT. Picarvi sebagai konsultan IT Adminduk Pemerintah Prov. Sul-Sel tidak becus dalam pengelolaan anggaran.Anggaran Rp. 10 Milyar dari APBD dan Rp. 5,5 Milyar dari APBN merupakan dana publik yang harus digunakan sesuai tujuan alokasi anggaran tersebut. Dan ternyata kemudian hari penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan maksud penggunaannya maka Pemerintah Prov. Sul-Sel dalam hal ini konsultan PT.Picarvi harus bertanggungjawab.Berdasarkan hal tersebut di atas maka, Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dengan ini menyatakan :

  1. Kontrak kerja PT.Picarvi dan Pemerintah Prov. Sul-Sel harus ditranparansikan karena diasumsikan ada pelanggaran Keppres 80 Tahun 2003.
  2. DP4 versi Pemerintah Prov. Sul-Sel harus segera dievaluasi kualitas dan akurasi datanya.
  3. PT Picarvi diharapkan dapat merevisi data DP4 versinya sesuai DP4 berdasarkan Surat Edaran Mendagri No. 470 Tahun 2005 Tentang Adminduk paling lambat sepekan dari press release ini dibuat tanpa ada kontrak baru atau penambahan anggaran.

 Demikian press release ini kami buat dengan harapan senantiasa mengedepankan niat baik untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang demokratis dan damai. Salam Pilkada Demokratis dan Damai, Lembaga Studi Kebijakan Publik    A.Ahmad YaniSekretaris Eksekutif 08152509408 / 5255118andiahmadyani@yahoo.com   

TUNDA PILKADA DAN AUDIT DANA DP4 PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROV. SUL-SEL TAHUN 2007

Tuesday, 12 June 2007 at 4:53 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

PRESS RELEASE LEMBAGA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan semakin dekat. Beberapa proses untuk kesiapan penyelenggaraan selama ini telah dilaksanakan. Antara lain adalah seleksi Panitia Pengawas Pilkada (PANWASDA) yang saat ini masih berlangsung dan penyerahan  Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dari Pemerintah Prov. Sul-Sel kepada KPU Prov. Sul-Sel.  Namun DP4  yang diserahkan oleh Pemerintah Prov. Sul-Sel ternyata tidak sesuai dengan format yang diinginkan oleh KPU Prov. Sul-Sel. Sementara itu PT Picarvi yang bertindak sebagai konsultan IT Adminduk Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan mengaku telah membuat DP4 sesuai format standar administrasi kependudukan Depdagri. Terjadinya perbedaan persepsi antara Pemerintah Prov. Sul-Sel dan KPU Prov. Sul-Sel dalam hal DP4 ini akan berdampak pada proses persiapan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan. Sementara itu, Data Pemilih merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan yang berkualitas, damai dan demokratis. Berdasarkan hasil pengamatan kami sebagai lembaga pemantau pada Pilkada 10 Kabupaten di Prov. Sul-Sel pada tahun 2005 dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Barat pada tahun 2006 kemarin menunjukkan bahwa masalah ketidak akuratan data pemilih merupakan masalah mendasar yang senantiasa mewarnai penyelenggaraan Pilkada. Data pemilih yang tidak akurat selama ini cenderung dinafikan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab untuk melakukan pemutakhiran. Sementara itu mereka menggunakan dana publik dalam proses pemutakhiran tersebut. Data DP4 yang diserahkan Pemerintah Daerah cenderung tidak mutakhir dan menyerahkan ke KPU untuk melakukan pemutakhiran dengan waktu yang kasip serta biaya dan sumberdaya yang terbatas. Dapat ditebak bahwa hasilnya kemudian adalah data pemilih sangat tidak akurat. Sehingga yang terjadi adalah KPU sebagai penyelenggara Pilkada seringkali menjadi kambing hitam dalam permasalahan ini.  Berangkat dari fakta tersebut maka, Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dengan ini menyatakan bahwa :

  1. Mengaudit pengelolaan dana DP4 sebesar Rp. 10 Milyar yang bersumber dari APBD Prov. Sul-Sel dan Rp. 5,5 Milyar dari APBN.
  2. Membuka secara transparan kontrak kerja antara PT. Picarvi dan Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan.
  3. Pemerintah Prov. Sul-Sel harus segera memperbaiki data pemilih dengan menyesuaikan format DP4 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 470 Tahun 2005 Tentang Adminduk yaitu data pemilih dengan mencantumkan umur dan alamat pemilih.
  4. Menunda jadwal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan sampai DP4 lebih akurat dan dapat di-breakdown sesuai kebutuhan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2007.

 Demikian pernyataan kami dengan harapn semua pihak senantiasa mengedepankan niat baiknya untuk mewujudkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Selatan yang damai dan demokratis. Salam Pilkada Damai dan Demokratis,     A.Ahmad YaniSekretaris Eksekutif Lembaga Studi Kebijakan Publik 08152509408 / 5255 118 andiahmadyani@yahoo.com   

KEPERCAYAAN SOSIAL DAN PENYELENGGARAAN NEGARA

Thursday, 19 April 2007 at 8:32 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment

Modal sosial merupakan salah satu elemen dasar dalam bangunan masyarakat  sipil. Sebagai sebuah nilai yang kepercayaan yang diakui dan terpatri dalam hati nurani sebagian besar anggota masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada keberlangsungan sebuah komunitas masyarakat. Oleh Robert Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust (saling percaya)  antara anggota masyarakat  dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama.  Konsep ini juga menerangkan bahwa diperlukan adanya suatu  social networks (networks of civic engagement) – ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas.Modal sosial ini menjadi sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat (penulis cenderung menggunakan kata ini dibandingkan kata “pembangunan”). Masyarakat yang sangat komunal sebenarnya mempunyai banyak nilai yang mendukung dan dapat mengembangkan penguatan modal sosial.  Prinsipnya, modal sosial  memberikan pencerahan tentang makna kepercayaan, kebersamaan, toleransi dan partisipasi sebagai pilar penting pemberdayaan masyarakat sekaligus pilar bagi demokrasi dan good-responsible-governance (meminjam istilah Bapak Alwi Rahman). Modal sosial yang kuat ditandai dengan adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh dan melahirkan kehidupan sosial yang harmonis.  Jika sebuah masyarakat memiliki kerusakan modal sosial maka akan berimplikasi pada lahirnya sikap anomie dan prilaku anti sosial yang berujung pada masyarakat anarkhi . Kepercayaan Sosial Sebagai salah satu elemen pada modal sosial, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya prilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama (Fukuyama, 1995). Sehingga dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi aturan sosial cenderung bersifat positif serta hubungan juga selalu bersifat kerjasama. Secara umum kepercayaan dapat dilihat  dalam dua perspektif yaitu kepercayaan strategis dan kepercayaan moralistik. Kepercayaan strategis adalah dimana X percaya dengan Y, karena X percaya bahwa Y akan bertindak sesuai kepercayaan X. Dan, kepercayaan moralistik adalah dimana X menaruh kepercayaan Y, karena X memiliki nilai moral yang sama dengan Y. Kedua jenis kepercayaan tersebut, baik secara sadar maupun tidak sadar telah kita lakoni sehari-hari.  Kepercayaan strategis lebih dilandasi oleh nilai rasionalitas dibandingkan kepercayaan moralistik.  Namun dalam tatanan sosial politik, masyarakat masih dominan berada pada kepercayaan moralistik dibandingkan kepercayaan strategis. Hal ini dapat dilihat pada pilihan-pilihan politik masyarakat terhadap hampir sebagian pemimpin pemerintahan yang selama ini telah terpilih. Baik dalam proses Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pilihan politik cenderung berdasarkan kepercayaan moralistik atau karena kesamaan etnis, agama, atau kesamaan standar nilai lainnya yang disebabkan karena hubungan emosional. Pilihan politik yang berdasarkan kepercayaan strategis selama ini cenderung dinafikan. Fenomena ini merupakan dampak dari sistem politik kita hingga saat ini belum memiliki sebuah formula yang dapat kita gunakan untuk menjaga koridor kepercayaan rasional kita. Anggaplah misalnya formula kontrak politik dengan berbagai “konskuensi riil” yang akan terjadi jika kepercayaan yang telah disepakati pada akhirnya terabaikan.Padahal proses demokrasi merupakan prasyarat bagi warga negara yang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah. Terdapat sebuah harapan bahwa demokrasi akan membuka akses bagi rakyat untuk mengontrol tindakan-tindakan pemerintah, memberikan perlindungan kebebasan sipil, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers, serta menghormati pilihan-pilihan rakyat. Pada tahap praksisnya derajat kepercayaan rakyat yang tinggi  akan membuat institusi negara menjadi semakin efisien.Indeks Kepercayaan SosialUntuk mengetahui derajat kepercayaan masyarakat maka dianggap perlu untuk melakukan sebuah upaya obyektif dengan memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan agar dapat menakarnya secara jelas. Maka Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) melakukan survey untuk menentukan Indeks Kepercayaan Sosial (IKS) dengan melihat derajat kepercayaan masyarakat Kota Makassar terhadap institusi negara, institusi hukum, institusi politik, dan institusi sosial ekonomi.Survey ini dilakukan di Kota Makassar pada bulan Agustus sampai Desember Tahun 2006. Populasi survey ini adalah warga masyarakat Kota Makassar yang berusia 17 tahun ke atas. Metode sampling yang digunakan adalah kluster dengan memilih tiga kecamatan dari 14 kecamatan di Kota Makassar dengan kelurahan sebagai primary sampling unit. Asumsi homogenitas populasi adalah 75:25, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan sampling error 6 persen maka jumlah sampel adalah 200 orang. (Floyd J. Flower, Survey Research Methods,Sage Publication, 1993).Kepercayaan masyarakat pada institusi hukum khususnya pada lembaga pengadilan dan kepolisian, dari hasil survey menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang percaya. Di sisi lain, masyarakat justru tidak menaruh kepercayaan lagi pada lembaga kejaksaan. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah pada penegakan rule of law di  Kota Makassar.Pada institusi pemerintahan baik di tingkat Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Pusat Republik Indonesia, ternyata masyarakat masih menaruh kepercayaan. Namun secara berurut, masyarakat lebih percaya kepada Presiden Susilo BY dan Wapres Muhammad Jusuf Kalla, kemudian mempercayai Walikota Ilham Arif Sirajuddin dan Wawali A. Iskandar, dan terakhir percaya pada kepemimpinan Gubernur Amin Syam dan Wagub Syahrul YS.  Data menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung lebih mempercayai pemimpin yang mereka langsung  pilih dibandingkan  kedua pemimpin daerah yang masih merupakan produk dari sistem politik yang lama atau dipilih melalui legislatif. Tingkat kepercayaan pada institusi politik dan legislatif menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar kurang mempercayai DPRD Kota dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta DPR RI. Institusi partai politik merupakan institusi negara yang paling tidak dipercayai masyarakat. Data ini menunjukkan kecendrungan yang sama dengan hasil government assesment  yang dilakukan oleh PSKK UGM dan Parnership Reform pada tahun 2006 yang lalu. Fenomena menunjukkan sebuah ironi dimana partai politik yang diharapkan sebagai salah satu motor utama dalam proses demokratisasi justru menunjukkan sikap yang sebaliknya atau kontraproduktif pada nilai-nilai dasar demokratisasi. Partai politik masih berkubang dalam lumpur demokrasi prosedural saja dan menafikan spirit transparansi, responsif, dan akuntabilitas.Untuk institusi sosial ekonomi, masyarakat sangat percaya kepada organisasi keagamaan. Dan menaruh  kepercayaan kepada  Bank Swasta dalam membantu aktivitas perekonomian masyarakat. Namun kurang percaya kepada Koperasi dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonominya. Data ini menunjukkan bahwa eksistensi koperasi yang seharusnya menjadi solusi alternatif dalam masalah akses permodalan UMKM justru mengalami krisis kepercayaan. Hal ini antara lain karena tidak beberapa kasus pertentangan antara nasabah dan pengelola koperasi selalu saja tidak diselesaikan dengan tuntas atau cenderung di“peti-es“kan.Secara umum tingkat kepercayaan masyarakat Kota Makassar kepada Lembaga Negara dan Lembaga Sosial Ekonomi masih rendah pada tahun 2006. Meskipun demikian kita memiliki sebuah modal sosial yang cukup mendasar yaitu kepercayaan kepada pemerintah di setiap level pemerintahan. Disamping itu masyarakat masih sangat mempercayai lembaga keagamaan. Kedua elemen ini bisa menjadi anak tangga pertama bagi kita untuk dapat memperbaiki “social energi“  yang sepertinya mulai terkoyak dan kita harus merajuknya kembali. Namun demikian, bisa saja pada tahun 2007 ini justru masyarakat kita semakin terperosok dalam “distrust society“ atau masyarakat yang tidak lagi memiliki saling percaya baik kepada sesamanya maupun kepada pemimpinnya. Tentu saja kita tidak ingin berada pada kondisi mengerikan tersebut. Semuanya kembali kepada masing-masing pribadi, apakah nilai kepercayaan masih melekat dalam kesadaran kita. Atau mungkin suatu saat akan lenyap seiring dengan hilangnya  keberadaan bangsa ini.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.